DASAR PENSWASTAAN TELEVISYEN DI NEGARA MEMBANGUN: STUDI KASUS NEGARA MALAYSIA DAN INDONESIA

Dasar Penswastaan di sektor swasta khususnya televisyen telah memberi kesan positif seperti mana yang diharapkan oleh pemerintah, dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Negara sehingga sektor swasta telah menyokong proses pemulihan ekonomi yang lebih luas serta mengukuhkan lagi daya tahan ekonomi negara. Televisi swasta sebagai alat komunikasi pemerintah, masyarakat dan pembangunan hendaknya memainkan peranannya lagi dalam membantu pemerintah dengan membawa perubahan masyarakat tradisional yang bersifat tertutup menjadi masyarakat yang terbuka dengan mahu melakukan maklum balas terhadap informasi yang diterimanya dan mahu menerima kemajuan serta modernisasi dari luar serta meningkatkan lagi fungsinya sebagai hiburan yang bercorakan keislaman, pendidikan dan informasi kepada masyarakat yang bertamadun.

1.  UEU-Article-8507-EA_Penswastaan.pdf - 252 KB

• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• ANALISIS PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN FAKTOR EKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM LQ 45 PADA PERIODE 2005-2008
• HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN, STATUS EKONOMI DAN ASUPAN PROTEIN DENGAN STATUS GIZI LANSIA DI PULAU KALIMANTAN (RISKESDAS 2010)
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• HUBUNGAN STATUS EKONOMI,ASUPAN PROTEIN DAN STATUS GIZI PADA ANAK USIA 7-12 TAHUN DI PROPINSI SUMATERA SELATAN (Analisis Data Sekunder RISKESDAS 2010)
• Pengelolaan Berita Terkini di www.beritajakarta.com Dalam Meningkatkan Citra Positif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Awal Kepemimpinan Jokowi-Ahok
• PENGELOLAAN BERITA TERKINI DI WWW.BERITAJAKARTA.COM DALAM MENINGKATKAN CITRA POSITIF PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PADA AWAL KEPEMIMPINAN JOKOWI-AHOK
• LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH DALAM ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
• PERBEDAAN ASUPAN NATRIUM, KALIUM, DAN MAGNESIUM BERDASARKAN TINGKAT SOSIAL EKONOMI DAN TIPE DAERAH PADA LANSIA DI SULAWESI (ANALISIS DATA SEKUNDER RISKESDAS 2010)
• Evaluasi Kondisi Transportasi Sebagai Pendukung Kegiatan Ekonomi Di Kabupaten Manokwari